RIAU24.COM - Wakil Ketua KPK, Alexander Matwata mengatakan, pihaknya akan melakukan akselerasi tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi. Diantaranya adalah mendorong optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan barang milik daerah bidang pertanahan.

KPK sendiri dalam hal tersebut, juga mendorong kerja sama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.

Selain itu, dengan adanya kerja sama tersebut pemerintah daerah juga dapat meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak (WP)/Wajib Pungut (WAPU) dalam pemenuhan kewajiban pajak pusat dan daerah yang terutang.

“Masalah ini sebagian dikarenakan belum teridentifikasinya data potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jenis-jenis pajak di daerah,” kata Alex di Pekanbaru.

zxc1

Dia mengakui jika selama ini belum tersedia data yang akurat mengenai pajak dan retribusi daerah di seluruh Indonesia yang seharusnya bisa menjadi acuan daerah. Makanya, pemerintah daerah pada umumnya belum memiliki gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah melalui informasi proporsi PAD dalam APBD.

Dia berharap, dengan adanya penandatanganan tersebut bisa memaksimalkan tujuan masing-masing pihak baik dalam optimalisasi pendapatan, kepatuhan wajib pajak, pengamanan aset tanah, dan pemenuhan kewajiban pertanahan dapat tercapai.

Dia menambahkan, dengan kerja sama yang dilakukan hari ini, harus saling menguntungkan dan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

"Kerjasama ini juga diharapkan sebagai bagian dari tukar menukar informasi dan dalam rangka pengembangan kapasitas organisasi masing-masing pihak," harap Alex.
zxc2

Bagi KPK, hal yang terpenting dari kerjasama ini adalah rencana aksinya di lapangan. Tidak akan ada artinya jika penandatanganan tanpa diikuti rencana aksi yang jelas dan terukur.

Untuk itu, KPK mengharapkan segera dibuat rencana aksi kegiatan oleh para pihak maupun pejabat penghubung yang terlibat dalam penandatanganan kerjasama ini.

"Kita akan terus mengawasi pelaksanaan aksi dari program ini," demikian Alex.