RIAU24.COM -  Pernyataan mantan Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD terkait kemenangan Prabowo di provinsi yang muslimnya garis keras terus menuai kritikan. Giliran Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang meminta agar Mahfud MD kembali belajar sejarah.

“Sebaiknya belajar sejarah lg. Sy baru tau isi kepala begitu cetek. Kita bisa debat soal ini panjang lebar. Tapi yg pasti, anda sdg menoreh luka baru di atas luka lama,” kata Fadli Zon di akun Twitter miliknya, Senin (29/4).

Fadli Zon menyebut Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI muncul lantaran pemerintah pusat saat itu sangat dipengaruhi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

“PRRI adalah koreksi atas pemerintah pusat yg abai pd daerah n ketika itu sangat dipengaruhi komunis,” tandas Fadli Zon.

Sebelumnya, Mahfud MD menyebut Prabowo menang di provinsi yang dulu dianggap sebagai provinsi garis keras. “Tempat kemenangan Pak Prabowo itu adalah diidentifikasi yang dulunya dianggap sebagai provinsi garis keras dalam hal agama,” ucap Mahfud MD.

Mahfud mencontohkan provinsi garis keras, seperti Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan Sulawesi.

Mahfud lantas mengklarifikasi pernyataannya itu di akun Twitter pribadinya. “Sy katakan DULU-nya krn 2 alsn: 1) DULU DI/TII Kartosuwiryo di Jabar, DULU PRRI di Sumbar, DULU GAM di Aceh, DULU DI/TII Kahar Muzakkar di Sulsel. Lht di video ada kata “dulu”. Puluhan tahun terakhir sdh menyatu. Maka sy usul Pak Jkw melakukan rekonsiliasi, agar merangkul mereka,” imbuh Mahfud.

Namun klarifikasi Mahfud diluruskan oleh Presiden ILC, Karny Ilyas. Karni Ilyas menyebut, pemberontakan dimaksud bukan merupakan pemberontakan berdasarkan ideologi agama. “Sekedar meluruskan Prof Mahfud. PRRI/Permesta bukan pemberontakan dg ideologi agama,” cuit Karni Ilyas melalui akun Twitter pribadinya, @karniilyas, Minggu (28/4/2019) seperti dilansir pojoksatu.id.

“Pemimpin perlawanan Kol Simbolon (Medan), Letkol A.Husein (Padang), Letkol Ismail Lengah (Riau), Kol Kawilarang dan Lekol V. Samual (Sul-Ut). Tidak ada hubungannya denga daerah Islam garis keras,” lanjut Karni.

PRRI merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958.***

 

R24/bara