Beri Klarifikasi, Menteri Luhut Binsar Sebut Komunikasi dengan Prabowo tak Ada Kaitannya dengan Utusan Jokowi
RIAU24.COM - Pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku sudah berbicara dengan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto belum lama ini, banyak mendapat sorotan.
Hal itu setelah Luhut disebut-sebut sebagai utusan dari kubu calon presiden petahana Jokowi, yang disebut ingin bertemu dengan kubu Prabowo.
Namun belakangan, Luhut Binsar memberikan klarifikasi seraya mengatakan komunikasinya dengan Prabowo yang dilakukan melalui sambungan telepon, tak ada hubungannya dengan hal itu.
Hal itu diungkapkannya dalam lama facebooknya, Selasa 23 April 2019. "Jadi, sebagai jawabannya, komunikasi saya dengan Pak Prabowo kali ini tidak ada langsung urusannya dengan utus-mengutus," sebutnya, dilansir detik.
Hal ini disampaikan Luhut untuk menjawab apakah ia diutus capres Jokowi untuk bertemu dengan Prabowo. Sebagai kawan lama, Luhut menceritakan isi komunikasinya dengan Prabowo.
"Karena Pak Probowo yang saya kenal adalah seorang yang sangat konsisten dan betul-betul rasional dalam berpikir, yang juga penuh dengan idealisme, penuh dengan jiwa patriot, penuh dengan keinginan berbuat yang terbaik untuk negeri ini. Saya tidak yakin bahwa Pak Prabowo akan merusak demokrasi kita. Beliau bukan tipe orang seperti itu. Justru kalau sudah bicara nasionalisme, bicara menyangkut masalah kepentingan nasional, demokrasi di Indonesia, beliau pasti berpikir dengan jernih, mana yang terbaik untuk Republik. Saya kira itulah Prabowo yang saya kenal selama bertahun-tahun ini," terang Luhut.
Seperti marak dirilis media massa, Luhut sebelumnya sempat menceritakan komunikasinya dengan Prabowo. Namun pertemuan itu sejauh ini belum kunjung terwujud.
Sebelumnya, terkait utusan dari kubu Jokowi tersebut, pihak BPN melalui juru bicara Dahni Anzar mengatakan, Prabowo sendiri sejauh ini belum berencana untuk bertemu Luhut Binsar.
Menurutnya, Prabowo sejauh ini masih konsentrasi penuh mengawal laporan C1 hasil pilpres. Langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara hasil pilpres yang digelar 17 April lalu. ***
