Selanjutnya, tingginya tingkat kebocoran dalam pelaksanaan penyelidikan tertutup. Dalam petisi tersebut disebutkan, beberapa bulan belakangan hampir seluruh satgas di penyelidikan pernah mengalami kegagalan dalam beberapa kali pelaksanaan operasi tangkap tangan yang sedang ditangani.

Kondisi terjadi diduga akibat adanya kebocoran terkait rencana Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kebocoran ini tidak hanya berefek pada munculnya ketidakpercayaan (distrust) di antara sesama pegawai, namun juga dapat mengakibatkan tingginya potensi risiko keselamatan yang dihadapi oleh personel yang sedang bertugas di lapangan.

Ketiga, tidak disetujuinya pemanggilan dan perlakuan khusus terhadap saksi pada level jabatan atau golongan tertentu. Hal ini dinilai mengakibatkan hambatan karena tidak dapat bekerja secara optimal dalam mengumpulkan alat bukti. Selain itu, terdapat perlakukan khusus terdapat saksi.

Berikutnya adalah tidak disetujuinya penggeledahan pada lokasi tertentu dan pencekalan. Namun tidak disertai dengan alasan objektif. Akibatnya, pihak penyidik dan penyelidik merasakan kesempatan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti semakin sempit, bahkan hampir tidak ada.

Kelima, adanya pembiaran atas dugaan pelanggaran berat yang diduga dilakukan oknum di deputi penindakanm, oleh pihak Pengawas Internal.

Hal ini seringkali menimbulkan pertanyaan di kalangan pegawai, apakah saat ini KPK sudah menerapkan tebang pilih dalam menegakkan kode etik bagi pegawainya.