RIAU24.COM -  Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan langsung memberikan reaksi keras, setelah permintaan pihaknya untuk dilakukan penghitungan ulang Pemilu lokal di Turki, ditolak Komisi Pemilu Turki. Tak tanggung-tanggung, Erdogan menyerukan agar Pemilu lokal untuk wilayah Istanbul dianulir.
Hasil penghitungan awal menunjukkan oposisi utama, Partai Rakyat Republik (CHP), unggul dalam pemilihan Walikota di Istanbul, kota terbesar di Turki.

Dilansir Reuters, Rabu 10 April 2019, hasil ini menjadi pukulan telak bagi Partai AK (AKP) yang dipimpin Erdogan, yang selama 25 tahun terakhir menguasai Istanbul.

Seperti dilansir media lokal, Sabah, Erdogan menyatakan Komisi Pemilu seharusnya menganulir pemilu di Istanbul karena adanya banyak penyimpangan.

Salah satunya adalah terkait penunjukan petugas kotak suara. Menurut Erdogan, aturan yang berlaku mengharuskan para petugas kotak suara berasal dari kalangan pegawai negeri.

Namun aturan itu tidak berjalan di banyak lokasi pemungutan suara. Bahkan para pekerja regular malah ditempatkan di sejumlah lokasi.

"Kolega-kolega kami telah memastikan ini. Sewajarnya, ini semua memicu keraguan. Jika mereka mengambil pandangan yang tulus, ini akan mengarah pada anulir," kata Erdogan, dilansir detik.

Untuk diketahui, keputusan untuk menganulir pemilu ada pada Badan Tinggi Pemilu atau YSK, merupakan Komisi Pemilu Turki.

Pada Selasa (9/4) waktu setempat, Wakil Ketua AKP, Ali Ihsan Yavuz, menyatakan pihaknya menuntut pemungutan suara ulang dilakukan di Istanbul, setelah permohonan penghitungan ulang hasil pemilu 31 Maret di seluruh wilayah Istanbul ditolak oleh YSK.

Namun YSK menolak permintaan penghitungan ulang di sebanyak 31 distrik, dari total 39 distrik, di Istanbul yang diajukan AKP. YSK hanya menyepakati penghitungan ulang terhadap 51 kotak suara, yang tersebar di 21 distrik di Istanbul.

Sementara itu, kandidat Walikota Istanbul dari CHP, Ekrem Imamoglu, menyerukan kepada YSK untuk sesegera mungkin menyelesaikan laporan hasil pemilu. Imamoglu juga menyebut AKP patut disalahkan atas ketidakpastian seputar hasil pemilu lokal. ***