RIAU24.COM - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, kembali mengancam Mesir dengan memberi sanksi jika Mesir nekat membeli jet tempur Su-35S Rusia. Hal itu dikatakan Pompeo saat berpidato di Senat AS.

Ia juga menyatakan bahwa Mesir telah meyakinkan AS akan mempertimbangkan kemungkinan sanksi AS dan menyatakan harapannya dapat menarik diri dari kesepakatan itu.

"Kami telah memperjelas sistem terhadap mereka yang memiliki pesawat itu (Su-35S) ... mengharuskan sanksi terhadap rezim,"kata Pompeo kepada Komite Senat tentang Alokasi Anggaran Departemen Luar Negeri 2020. 

"Kami telah menerima jaminan dari mereka, mereka mengerti itu, dan saya sangat berharap mereka akan memutuskan untuk tidak melanjutkan akuisisi itu," imbuhnya seperti dikutip Sindonews mengutip dari Sputnik, Rabu 10 April 2019.

Sebelumnya pada hari itu, menjelang kunjungan Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi ke Washington, seorang pejabat senior pemerintah Trump mengatakan AS mendorong Mesir untuk berbalik ke Barat dan menjauh dari Rusia.

"Dalam hal pengaruh Rusia yang berkembang di kawasan itu, itu jelas sesuatu yang kami sangat prihatin. Kami tidak melihat banyak manfaat material untuk keterlibatan dengan Rusia," kata pejabat itu. 

"Kami hanya akan mendorong orang-orang Mesir untuk berbalik lebih ke Barat, ke Amerika Serikat," imbuhnya.

Pejabat itu mendesak Mesir dan negara-negara lain yang ingin mempertahankan hubungan militer dengan AS agar tidak membeli senjata Rusia karena mereka berisiko terkena sanksi di bawah Undang-Undang CAATSA.

Pada pertengahan Maret, Rusia dan Mesir dilaporkan menandatangani kontrak senilai USD2 miliar dolar untuk pembelian lebih dari 20 pesawat tempur multi-role Su-35S Rusia dan senjata yang diluncurkan melalui udara.

Menurut surat kabar Kommersant, perjanjian untuk membeli lebih dari 20 pesawat dan senjata senilai sekitar USD2 miliar mulai berlaku pada akhir 2018, dan pengiriman dapat dimulai pada 2020 atau 2021.

Namun, Dinas Federal Rusia untuk Kerja Sama Teknis-Militer (FSMTC) mengatakan bahwa tidak ada kontrak untuk pasokan pesawat yang ditandatangani pada paruh kedua 2018.