RIAU24.COM -  TELUK KUANTAN - Sekitar 300 karyawan pabrik dan sekuriti kebun PT TBS yang berada di lokasi Pabrik Bukit Payung PT TBS, Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi melakukan aksi pada Desember 2018 lalu. Demo ini dipicu pengaturan kerja yang dianggap merugikan pekerja, sehingga karyawan unjuk rasa di kantor PT TBS.

Menurut Ketua Pengurus SBSI Riau, Somop Siahaan menyebutkan,  terbitnya Surat Keputusan (SK) Dirops tentang perubahan jam kerja, pada awalnya pekerja bekerja 7 jam/hari 40 jam/minggu dan apabila kerja hari minggu dihitung lembur. Kemudian terbit SK 50/TBS /Dirops/SK/2018 tentang penetapan jam kerja satuan pengamanan, yang banyak merugikan karyawan dengan meniadakan jam lembur.

Pada awalnya persolan sengketa buruh di PT TBS ini diserahkan kepada SPSI, tetapi hasil berunding dinyatakan final oleh ketua SPSI PT TBS Arifin, tanpa membuahkan kesepakatan.

"Karena hasil mediasi belum menjawab keluhan pekerja mediasi yang dilakukan SPSI, maka pekerja keluar dan mengundurkan diri dari SPSI sebanyak 250 orang. Kemudian bergabung dengan SBSI dan pengurus mengajukan Surat Perundingan bipartit 1, namun tidak ditanggapi menejemen PT TBS," Ujarnya.

Selanjutnya, SBSI menyurati yang  ke-2 sebelum perundingan sesuai keinginan pekerja. Namun pihak perusahaan mengambil kebijakan sepihak, menerbitkan surat mutasi kepada 50 orang sekuriti. Inilah sebagai pemicu buruh berunjuk rasa untuk mempertanyakan kepada manajemen perusahaan.

Namun pihak manajemen mempersilahkan perwakilan pengunjuk rasa, untuk mediasi yang disaksikan Polisi dan TNI. Hasil mediasi dibacakan Perwakilan Pekerja  juru runding, Hasril, dengan ketentuan setelah diadakan perundingan, penyelesaianya ditindaklanjuti ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuansing, Dinas Pengawasan Tenaga Kerja Provinsi Riau sampai dengan tuntas.

Dalam perundingan dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker), yang dihadiri Polres, Kasat Intelkam dan Reskrim, Kapolsek Kuantan Mudik dan SBSI, serta pihak manajemen PT. TBS, akhirnya telah menemukan titik terang.

Pihak DPMPTSP dan Naker Kuansing menyampaikan untuk tidak ada lagi melakukan aksi mogok, demo dan jangan melakukan tindakan anarkis menghadapi pemilu. Sebab akan dilakukan peninjauan upah buruh/ karyawan, terapkan skala upah dan alat kerja. 3 hal ini telah disepakati dan akan ditindaklanjuti 15 Mei 2019.

"Jadi ada tiga hal yang disepakati, dan akan ditindaklanjuti 15 Mei 2019, yaitu akan dilakukan peninjauan upah buruh/ karyawan, terapkan skala upah dan alat kerja Upah buruh (seandainya memang tidak sesuai upah minimum), maka terapkan skala upah dan alat kerja," ungkap Sekretaris DPMPTSP dan Naker Kuansing, Mardansyah, S.Sos ketika dihubungi Riau24.Com, Senin (8/4).

Menurut Mardansyah, ada tiga tuntutan dari Serikat Pekerja, yakni, masalah upah harus sesuai Upah Minimum Serikat Pekerja (UMSP), kedua terapkan skala upah dan ketiga alat kerja.

"Ketiga hal ini telah disepakati, dan akan ditindaklanjuti pada 15 Mei 2019 mendatang," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Kuansing diwakili Kapolsek Kuantan Mudik, AKP Afrizal, SH. MH juga mengimbau kepada karyawan, agar tidak ada melakukan aksi apapun menjelang Pilpres, agar menjaga keamanan dan ketertiban, agar menciptakan Kuansing yang kondusif."Kalau ada yang bertindak anarkis, akan ditindak sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya.(***)