RIAU24.COM -  SELATPANJANG – Kedepan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti akan berupaya mengatur agar seluruh menara telekomunikasi (tower) dibangun di lahan Pemerintah. Supaya bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah.

Seperti yang ditegaskan Kepala Bagian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Syaiful Ikram. Ia mengatakan akan segera mengusulkan payung hukumnya. Sehingga bisa dilaksanakan secepatnya.

“Ini sudah dibuat di Kota Pekanbaru. Dimana seluruh tower harus dibangun dilahan Pemerintah,” tegasnya.

Jika aturannya sudah dibuat, maka tower yang sudah habis kontraknya bisa dipindahkan dilahan Pemerintah. Jika tidak, maka izinnya tidak akan diberikan.

“Ini akan menguntungkan kita dan menjadi salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah),” ujarnya.

Syaiful mengatakan, saat ini banyak tower yang dibangun dilahan masyarakat. Sehingga tidak ada kontribusi terhadap daerah.

“Nanti akan coba kita inventarisir lahan-lahan Pemerintah yang berpotensi untuk dibangun tower diseluruh wilayah Meranti. Jika belum ada, maka bisa diusulkan untuk pembebasan lahannya,” tambahnya.

Selain itu, Syaiful menerangkan bahwa tower nantinya tidak dibenarkan lagi menggunakan kaki empat. Tetapi kaki tiga.

“Jadi tidak perlu tinggi-tinggi. Yang penting bagaimana jangkauannya tetap bisa diakses dari jarak yang ditetapkan,” ucapnya.

Karena, jika dengan kaki empat, maka tower akan sangat tinggi. Hal itu sangat riskan terjadi kecelakaan terhadap lingkungan sekitarnya.

“Kalau tower tinggi, sangat rawan patah atau tumbang. Jika terjadi akan merugikan masyarakat sekitar, karena berpotensi jatuhnya korban. Oleh karena tu kita tidak mau hal itu terjadi di Meranti,” terangnya.

Kepala Sub Bagian Aplikasi Informatika dan Fostel Amad Safi’I mengatakan saat ini ada sebanyak 80 menara telekomunikasi yang sedang didata ulang. Seluruhnya tersebar diseluruh wilayah Kecamatan di Meranti.

“Kita sedang mendata dan menginventarisir keberadaan seluruh tower,” ucapnya.(***)

R24/phi/mad