"Memang ada beberapa catatan yang kita terima, namun itu tidak lah mempengaruhi opini WTP oleh BPK. Catatan tersebut akan segera kita tindaklanjuti, kita koreksi dalam 60 hari kedepan," jelas Pjs Bupati.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Harry Purwaka menyebutkan bahwa perolehan opini WTP oleh Pemerintah Kabupaten Inhil dapat dijadikan sebuah momentum transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan.

"Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tahun 2017 sudah berhasil mempertahankan pencapaian atas penyusunan laporan keuangan. Jadi, tahun lalu sudah mendapat WTP dan tahun sekarang (berhasil, red) mempertahankan WTP lagi," ujarnya.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Inhil dengan meraih predikat WTP, diungkapkan Harry Purwaka, menjadi indikator atas penyelesaian permasalahan - permasalah pada laporan keuangannya.

"Di tahun 2015 silam, masih ada catatan kalau tidak salah masalah aset. Tapi, itu sudah diselesaikan di 2016 sehingga bisa WTP. Di 2017, tidak ada permasalahan signifikan, yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangannya," ungkap Harry Purwaka.

Selanjutnya, Harry Purwaka berharap, agar jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil dapat memanfaatkan hasil laporan pemeriksaan atas LKPD tahun 2017 sebagai acuan untuk meraih prestasi serupa di tahun - tahun mendatang.