Syaiful merincikan, kebijakan layanan manajemen kepegawaian, layanan manajemen perencanaan dan penganggaran, layanan manajemen perencanaan dan penganggaran, layanan manajemen keuangan, layanan pengadaan, dan kebijakan layanan pengaduan piblik sudah bagus dan telah mendukung seluruh kebutuhan dari sistem di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.

“Lima dari tujuh indikator layanan admnistrasi pemerintahan berbasis elektronik sudah diterapkan di Kepulauan Meranti. Bahkan, sebagian sudah di integrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah yang lain,” katanya.

Kepala Sub Bagian Aplikasi Informatika dan Fostel Ahmad Safe’I menjelaskan bahwa berbagai masukan dari evaluasi juga disampaikan oleh pihak KemenpanRB. Sehingga bisa peningkatan pelayanan Sistem SPBE ini bisa meningkat.

“Penilaian ini dilakukan secara berjangka. Minimal 2 tahun,” tambahnya.(***)

R24/phi/mad