RIAU24.COM -  Mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Aziz, sempat membuat geger, setelah pengakuannya yang mengatakan adanya perintah untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Setelah pernyataan itu marak disorot dan diberitakan media massa, malam ini Sulman mencabut pernyataannya itu. \\

Perubahan sikap yang begitu cepat dari AKP Sulman, membuat akademisi Rocky Gerung bertanya-tanya. Ia menduga ada dua kemungkinan yang terjadi, AKP Sulman sadar berbuat salah atau sedang berada dalam tekanan.

Setelah sekitar 24 jam pernyataan itu dibuat, Sulman akhirnya menarik kembali ucapannya.

"Saya sudah melakukan suatu kesalahan saya, saya menyatakan bahwa Polri itu tidak netral di dalam Pilpres 2019 ini," ujarnya di Polda Jabar, Senin 1 April 2019.

Dilansir detik, sebelumnya Sulman melakukan konferensi pers dan mengaku dirinya diminta Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

Dia menuturkan saat itu tersulut emosi lantaran dimutasi menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat. Dia menduga mutasi itu karena fotonya dengan seorang tokoh agama yang kebetulan panitia deklarasi paslon 02 Prabowo-Sandi.

"Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya waktu itu emosi, saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai kapolsek," tutur Sulman.

Dia menyatakan pernyataan yang dibuat pada Minggu (31/3) itu merupakan sebuah kesalahan. Sulman menegaskan institusi tempatnya bekerja netral.

"Saya yakin kepolisian lembaga yang netral, apalagi di dalam pilpres ini. Apalagi dikuatkan lagi dua TR (telegram) yang dikeluarkan bahwa Polri harus netral di pilpres maupun pilkada," ujarnya.

Meski Sulman sudah mencabut pernyataan, Polda Jawa Barat akan tetap melanjutkan proses pendalaman soal ada-tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan Sulman. Namun Polda Jabar menyatakan tudingan Sulman kepada Budi, yang merupakan Kapolres Garut, merupakan persoalan pribadi, bukan kepada institusi Polri secara keseluruhan.

"Tindak lanjut kita akan melakukan pendalaman (kode etik) lebih lanjut kepada bersangkutan," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.

"Artinya, yang bersangkutan ada masalah secara pribadi kepada AKBP Budi selaku kapolres, artinya person to person," ujarnya. ***