RIAU24.COM -  Sebagai sebuah partai politik (parpol) baru, sorotan yang kini tertuju terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa dikatakan marak. Belum lama ini, hasil surveri Litbang Kompas menyebutkan PSI sebagai parpol baru yang paling banyak diresistensi masyarakat.

Yang terbaru, datang dari elite Partai Golkar. Hal itu setelah PSI juga dituding sebagai penyebab turunnya elektabilitas calon presiden petahana, Joko Widodo.

"Blunder PSI memberikan sumbangan pada turunnya elektabilitas Jokowi. Resistensi rakyat terhadap PSI tinggi sekali dan itu berpengaruh negarif pada Jokowi," ungkap Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Andi Sinulingga, Jumat 22 Maret 2019.

Di antara blunder itu, tambahnya, banyak pernyataan dari PSI yang terkesan tendensius sehingga mengusik akal sehat banyak orang.

"Generalisasi bahwa mereka orang baik dan yang bukan mereka adalah orang tidak baik, yang tidak suka PSI adalah para koruptor. Pernyataan-pernyataan begitu yang bikin PSI blunder," tambahnya, dilansir detik, Jumat 22 Maret 2019.

Tak hanya itu, Andi Sinulingga juga menyorot narasi PSI soal Perda Syariah. Seperti diketahui, PSI lewat ketumnya, Grace Natalie, berkali-kali bicara soal penolakan berbasis agama dan hal itu menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

"Narasi PSI atas Perda Syariah berkonotasi negatif atas apa yang dinamakan syariah Islam, seolah-olah syariah Islam itu tidak baik. Hal-hal seperti itu menyakitkan bagi sebagian besar pemeluk agama Islam," ujarnya lagi.

"Jadi wajar kalau hasil survei menjelaskan bahwa resistensi publik atas PSI tinggi sekali," pungkasnya.

Dibantah
Terpisah, Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, membantah tudingan itu. Pihaknya menilai, tudingan itu hanya sebatas asumsi.

"Tidak ada korelasi antara penurunan elektabilitas dengan PSI. Hasil survei Kompas tidak menyatakan adanya korelasi demikian," ujarnya.

"Jadi alasan ini kurang ilmiah dan basisnya asumsi. Elite parpol seharusnya berbasis data jangan asumsi, itu bahaya," ujarnya lagi.

Menurut Tsamara, masing-masing parpol punya hak untuk menjelaskan platform partainya termasuk program partai politik. Selama Pileg 2019, parpol-parpol juga bebas diskusi soal program. ***