RIAU24.COM -  Untuk kesekian kalinya, Israel kembali dilaporkan ke Dewan Hak Asasi Manusia di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Kali ini, negara zionis itu dilaporkan karena diduga telah merampas akses ke pasokan air bersih bagi jutaan warga Palestina.

Hal itu masih terkait dengan pembangunan pemukiman Israel, yang dibangun di kawasan Tepi Barat, Palestina. Meski sudah dilarang PBB, namun negara zionis mengabaikannya.

Seperti dituturkan pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia di wilayah Palestina, Michael Lynk, Israel terus bergerak dengan ekspansi permukiman di Tepi Barat. Ada sekitar 20-25 ribu pemukim baru dalam setahun.

"Di Gaza, runtuhnya akuifer pantai, satu-satunya sumber air minum alami di Jalur Gaza dan sekarang hampir seluruhnya tidak layak untuk konsumsi manusia, berkontribusi terhadap krisis kesehatan yang signifikan di antara dua juta warga Palestina yang tinggal di sana," kata Lynk di hadapan Dewan HAM PBB.

"Untuk hampir lima juta warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan, degradasi pasokan air mereka, eksploitasi sumber daya alam mereka dan kerusakan lingkungan mereka adalah gejala dari kurangnya kontrol yang berarti yang mereka miliki atas kehidupan sehari-hari mereka," ucap Lynk, dilansir republika, Senin 18 Maret 2019.

Duta Besar Palestina, Ibrahim Khraishi menyerukan agar Israel menghentikan pencurian properti Palestina.

"Israel harus menghentikan penjarahan ini, apa yang dilakukan Israel di wilayah pendudukan sangat jauh dari kewajibannya di bawah hukum dan perjanjian internasional. Ini lebih dari sekadar apartheid," kata Khraishi.

Sejauh ini, Israel telah memboikot Lynk, karena dianggap prasangka yang terlalu mendalam. Israel juga menuduh Lynk sebagai kuasa hukum dari Palestina.

"Dalam laporan lucu terbarunya, Mr. Lynk berhenti ke kerendahan baru dan (menuduh) Negara Yahudi mencuri," kata misi Israel di Jenewa mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters. ***