Ketiga, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta wewenang sebagai Bupati Siak haruslah senantiasa bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Forkopimda, DPRD, Instansi Vertikal dan Pemangku Kepentingan dalam setiap merumuskan kebijakan yang menyangkut harkat martabat hidup masyarakat Siak.

Keempat, membangun kehidupan demokrasi dan politik secara sehat, serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan kemudian mengimplementasikan dalam program kegiatan pembangunan dan menciptakan keadilan dalam pembangunan dengan menghilangkan ego geografis, etnis, suku dan agama.

"Kelima, dalam rangka terwujudnya Good Governance, sebagaimana banyak pihak mengharapkan, dapat menjadi prioritas dalam menjalankan roda birokrasi pemerintahan di Kabupaten Siak," katanya lagi.
zxc2

"Upayakan semuanya itu dapat berjalan optimal melalui kinerja aparatur yang semakin baik, profesional, transparan dan terbebas dari praktek-praktek KKN," sambung Syamsuar.

Jika semua diwujudkan, kata dia, maka agenda yang menjadi prioritas pembangunan dan tuntutan masyarakat akan dapat terlaksana dengan baik dan sukses, sebagaimana yang kita harapkan.