"Dewan minta kepada Pemerintah dan BPN Siak agar segera medata jumlah HGB yang sampai saat ini belum difungsikan sebagaimana mestinya. Kita juga minta agar HGB yang tak terurus itu dimasukkan dalam lahan yang terlantar, sehingga bisa dimanfaatkan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat,” kata Ariadi Tarigan.

Ia juga menegaskan, rencana pemanggilan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat ini.“Kalau bisa dalam waktu dekat ini harus sudah kita panggil BPN dan Pertanahan,agar masalah ini tidak berlarut-larut,” tukasnya.

Pantauan di lapangan, mulai dari belakang Kantor Camat Siak hingga samping perumahan dinas Bupati, terlihat hutan dan semak yang dihuni kumpulan monyet, selain itu ada juga yang sudah ditanami padi dan palawija di sana. Namun, hingga diterbitkannya berita ini, pihak media belum bisa mendapat keterangan secara pasti siapa yang mengolah dan bercocok tanam di atas lahan HGB itu.(***)

R24/phi/lin