"Hal lain yang perlu diketahui, jajaran Pemkab jangan takut dalam merealisasikan anggaran pembangunan dengan alasan hukum yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui konsultasi dengan TP4D. Yang terpenting adalah pelajari dan pahami peraturan perundang-undangan," ungkap Wakil Bupati.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga meminta perhatian dari pihak Pemerintah Provinsi Riau dalam hal pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Inhil.

Menurutnya, terdapat beberapa aspek pembangunan yang membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Riau, seperti perbaikan ruas jalan Nasional Bagan Jaya, Kecamatan Enok, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan perkebunan kelapa dan kepariwisataan.

"Maka dari itu, mohon kiranya bantuan dari pihak Pemerintah Provinsi Riau. Tujuannya adalah agar infrastruktur dan perekonomian Kabupaten Inhil dapat terangkat," kata Wakil Bupati.

Terakhir, guna menunjang proporsionalitas pembangunan di Kabupaten Inhil, Wakil Bupati juga mengungkapkan aspek Sumber Daya Manusia turut menjadi titik berat pembangunan di era kepemimpinan HM Wardan pada periode ini.

Perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Riau mengungkapkan, seluruh perencanaan pembangunan merupakan upaya bersama dalam menerapkan pendekatan pembangunan secara teknokratis dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah. Sebab, menurutnya, keuangan daerah adalah salah satu kunci keberhasilan pembangunan.