RIAU24.COM - Komisi III DPRD Riau yang membidangi Pendapatan pada hari Rabu siang 6 Maret 2019 mengelar hearing bersama Bapenda, Dinas KLH Riau, Dua Non Governmnet Organization (NGO) Walhi dan Jikalahari dan Sinar Mas Group. Tapi sayangnya Sinar Mas perusahaan yang memiliki Hutan Tanaman Industri (HTI) cukup luas itu mangkir dari pemanggilan DPRD Riau. 

"Benar Sinar Mas Group tidak datang dalam pemanggilan kita hari ini. Adapun alasanya mereka karena ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kami akan kirim surat panggilan kedua dalam minggu ini, " kata Sekretaris komisi III Suhardiman Amby di DPRD Riau. Rabu 6 Maret 2019.

Terkait hasil rapat dengan NGO dan Bapenda,  Suhardiman mengatakan bahwa pihaknya sepakat mendorong dibentuknya forum bersama instansi terkait untuk menghitung  potensi pajak pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) Riau yang belum tergarap yang di prediksi mencapai 1,6 triliun.

Hal ini dilakukan karena terjadinya lost kontrol terhadap pajak PSDH yang rawan kecurangan lantaran pihak perusahaan melakukan ambil tarif sendiri, taksir sendiri, dan bayar sendiri.

"Apa yang akan di lakukan Bapenda dan dinas KLH hari ini merupakan pintu masuk untuk membuka 700 perusahaan yang ada di Riau yang potensial pajaknya juga belum tergarap maksimal" katanya. 

Data Dinas LHK Riau, Luas lahan HTI, kayu akasia di Riau mencapai 1,6 juta hektar tapi dapat pajak hanya 18 miliar. Namun apabila dihitung bisa mencapai 1,6 Triliun , potensi yang didapat dari pajak PSDH pertahun. 

"Jika hanya dapat 18 miliar maka  hal itu  ada beberapa  kemungkinan penyebabnya, diantaranya penggelapan di faktur pajak dan adanya kongkalikong  petugas, " terangnya. 

Nantinya lanjut politisi Hanura ini akan ada simposium bersama NGO, dan instansi terkait  untuk  mencari solusi dan langkah guna menarik potensi pajak ratusan perusahaan perkebunan di Riau.