"Sebelumnya kita hanya memiliki tenaga Auditor 5 Orang (2016), selanjutnya bertambah menjadi 11 Orang (2018), dan sekarang sudah mencapai 23 orang," paparnya.

Menurutnya, dengan masuknya 12 Orang Pejabat Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P2UPD), sudah barang tentu akan mampu meningkatkan kinerja dalam pengawasan, maupun dalam mengaudit di Instansi Pemerintah (OPD) sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Dijelaskannya, saat ini tingkat kebutuhan perkembangan pemeriksaan itu, harus satu persepsi, untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. " Salah satu tugas Auditor itu adalah, bukan hanya membina aparatur pemerintah.

Sebab, katanya, auditor bersama P2UPD harus melakukan pemeriksaan sebanyak 218 Desa, 41 OPD dan kecamatan."Namun nantinya kita akan fokus terlebih dahulu pada instansi pemerintah, ada 5 instansi prioritas terdiri dari Sekretariat, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan.

Namun ketika ditanyakan, hasil temuan temuan Inspektorat ke desa -desa, menurutnya masih bersifat biasa, seperti kekurangan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak dan sebagainya."Tetapi masih belum bersifat biasa," pungkasnya.(***)