RIAU24.COM -  JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan penularan paham masih rentan terjadi di masjid-masjid. Untuk itu, pengawasan masjid di lingkungan pemerintah maupun BUMN bakal ditingkatkan.

Menurut Direktur Pencegahan BNPT, Brigjend Pol. Hamli, masjid merupakan tempat yang representatif bagi kalangan muslim melakukan kegiatan, mulai dari kegiatan keumatan, melakukan kajian, diskusi kebangsaan, ceramah keagamaan, serta kajian lainnya.

Namun ia menilai, berbagai kegiatan positif ini rentan dimanfaatkan oleh mereka yang mengusung ideologi radikalisme dan kepentingan politik pragmatis. Pihaknya khawatir hal itu terjadi di beberapa masjid di lingkungan pemerintah dan BUMN.

Pada tahun lalu, Badan Intelejen Negara (BIN) menyatakan 41 dari 100 masjid di beberapa kementerian hingga BUMN terindikasi terpapar radikalisme. Yaitu 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid di BUMN.

Dia menjelaskan, gerakan radikalisme dibangun oleh mereka yang pernah ke negeri Islam yang tengah dilanda konflik. Mereka pulang ke Indonesia membawa doktrin dari daerah konflik seperti Afganistan, Filipina, Suriah dan Irak.

"Itulah yang berbahaya. Karena mereka membawa ideologi, networking, dan berbagai hal baik melalui online maupun offline,” katanya di Jakarta seperti dilansir rmol.co, Minggu (3/3/2019).

Dia berpendapat tidak sedikit pelaku terorisme yang mendapatkan pemahaman menyimpang terkait agama setelah menghadiri ceramah di masjid tertentu.

"Tidak hanya radikalisme, ada juga penceramah yang membawa isu politik praktis ke dalam masjid sehingga memprovokasi masyarakat awam," katanya.***

 

R24/bara