Tidak sedikit lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang telah membuat catatan buruk tentang penegakan hukum era Jokowi. Seperti catatan ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) dan ICW (Indonesia Corruption Watch) yang melihat  ahli hukum berkelas mulai absen dari sekitar Istana.

“Ekspektasi besar publik kepada rezim Jokowi pupus oleh tiadanya prestasi di bidang hukum. Maka dari soal tertundanya legislasi penting bidang hukum (KUHP dan KUHAP) akibat tekan menekan kepentingan politik, DPR akhirnya mandeg setelah parpol mayoritas tunduk pada mau Istana,” kata Fahri seperti dilansir rmol.co. ***

 

R24/bara