"Inilah jahatnya perusahaan-perusahaan ekspedisi besar. Mereka memborong slot kontainer di kapal-kapal tol laut yang disubsidi negara. Setelah itu mereka menjual jatah kontainer itu dengan tarif lebih mahal daripada tarif subsidi," beber Rusmin di Jakarta.

Padahal, sambung dia, dengan tarif angkut yang lebih murah 50 persen daripada kapal niaga swasta, kapal tol laut semestinya dimanfaatkan oleh pengusaha kecil dan menengah, terutama yang berada di kawasan timur Indonesia.

Selain itu, menurut Rusmin, muatan balik kapal tol laut pun jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan muatan berangkat, yakni pada kisaran kurang dari 5 persen.

Tidak adanya sentra-sentra industri di kawasan timur juga dicermatinya menjadi faktor penyebab kecilnya muatan balik kapal-kapal tol laut.

Rusmin menyimpulkan, semua itu terjadi karena kebijakan proyek tol laut tak terkoordinasikan baik dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah.***