RIAU24.COM -  TEMBILAHAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil Komisi IV, Surya Lesmana heran terhadap sistem penghapusan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Indragiri Hilir.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) ini menilai penghapusan terhadap kepesertaan tersebut memiliki kejanggalan yang bisa berakibat fatal karena tidak terverifikasi secara validasi, terlebih lagi adanya laporan dari salah satu organisasi yang menemukan masyarakat masih miskin ternyata sudah tidak terdaftar dari BPJS PBI.  

"Saya heran, kok bisa dihapus peserta BPJS PBI-nya sementara yang bersangkutan masih miskin. Ini ada yang tidak beres, ada yang menjalankan tidak sesuai dengan pola dan aturan yang ditetapkan," ucapannya, Rabu 6 Februari 2019.

Surya menilai, penghapusan kepesertaan tersebut tidak bisa serta merta dilakukan dengan gampang sekali, karena menurutnya, sewaktu didaftarkan kemarin melalui teken Bupati dan menindaklanjuti jika ada perubahan juga harus teken Bupati.

"Waktu dia didaftarkan diketahui Bupati, jadi pas mau dikeluarkan harus diketahui Bupati. Jika ini tidak segera ditindaklanjuti berbahaya sekali buat masyarakat yang tidak terdaftar sementara status perekonomiannya miskin," jelas Surya.

Kendati demikian, kata Surya, ia dan komisi IV akan terus memantau progres permalasahan ini karena dari awal ia sudah wanti-wanti dinas terkait untuk melakukan upaya agar tidak timbul polemik namun nyatanya tidak juga digubris.