RIAU24.COM -  Jakarta - Masih melanjutkan tuntutan sejak 28 Januari kemarin, pegawai PT Pos Indonesia akan kembali menuntut hak mereka hingga kepada pergantian jajaran direksi. Bahkan mereka juga akan berencana mengunjungi Kementerian BUMN untuk meminta pergantian jajaran direksi PT Pos Indonesia.

Salah seorang yang mengaku sebagai aktivis Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB), Fadhol Wahab, mengatakan sekitar lebih kurang 1.000 orang akan hadir.

"Kami batasi teman-teman yang dari daerah lain karena kasihan juga mereka hadir ke sini, karena bulan kemarin gaji mereka tertunda," kata Fadhol Wahab yang dikutip dari detik.com (6/2/2019).

Dikatakannya, selain ke Kementerian BUMN, juga akan mendatangi Istana Negara, yang dimulai dari jam 09.00 wib.

Diungkapkan Wahab, tujuan aksi ini untuk menyelamatkan PT Pos Indonesia dari pengelolaan perusahaan yang buruk. "Banyak diketahui terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di perusahaan milik pemerintah tersebut. Menurut kami tidak GCG (good corporate governance). Akibat dari ketidak-GCG-an itu, perusahaan ini menjadi terpuruk secara finansial," ungkap Wahab.

Pada tahun 2018 lalu, diungkapkannya surat pengaduan telah disampaikan ke Menteri BUMN Rini Soemarno terkait dugaan praktik KKN, akan tetapi belum terealisasi sepenuhnya.(***)

R24/phi