Musrenbang RPJMD Inhil 2018-2023, Bupati Tekankan Progam Peningkatan Ekonomi dan Kualitas Infrastruktur
Lebih jauh Bupati menjelaskan, dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Musyawarah Rencana Pembangunan ini merupakan salah satu tahapan sebelum Rancangan RPJMD disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan dan selanjutnya dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Riau.
"RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir periode 2018-2023 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih atas Visi dan Misi dari rencana pembangunan jangka panjang periode 2005-2025 serta Visi jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir, yakni 'Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang 2025'," jelasnya.
Penguatan pembangunan daerah yang akan dilakukan dalam lima tahun kedepan meliputi 8 Misi hasil dari kristalisasi dari sederet program gagasan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil terpilih guna mewujudkan Visi pembangunan daerah pada periode pemerintahan 2018-2023.
Adapun 8 misi pembangunan daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil periode 2018-2023 tersebut, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum, memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah, melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat, memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan Iman dan Taqwa.
Kelima, meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial, melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, terakhir meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi yang hadir selaku Plt Kepala Bappeda Provinsi Riau, banyak menyampaikan sejumlah data dan arah kebijakan yang akan dan telah disusun Pemerintah Provinsi Riau, mulai dari perekonomian masyarakat, infrastruktur dan lainnya.
