RIAU24.COM -  TELUK KUANTAN - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau patut berbangga, sebab melalui perjuangan berat, akhirnya Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2018, yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia, berhasil meraih nilai B.

Hal yang sama juga diraih Kabupaten Siak, Inhu, Bengkalis, Meranti, Rohil dan Pemprov Riau.

Predikat SAKIP diterima Bupati Kuansing Drs. H Mursini, M.Si dari Menpan-RB) Syafrudin, diserahkan pada penyerahan hasil evaluasi Akuntabilitas Pemda Wilayah I di Hotel The Luxury Bandung, meliputi wilayah Sumatera, Banten dan Jawa Barat, Senin (28/1/2019).

Menurut Bupati usai menerima penghargaan dari Menteri PAN-RB Syarifuddin, hasil capaian nilai SAKIP Kuansing tahun 2018 ini meningkat dari tahun sebelumnya, yang hanya mencapai nilai CC. "Predikat ini, hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja seluruh OPD  di lingkup Pemkab Kuansing," harapnya.

Dikatakannya, Pemkab Kuansing sekitar 10 bulan belakangan ini terus melakukan pembenahan SAKIP, terutama terhadap 10 OPD sample. Ke depan untuk meraih predikat BB atau A perlu dilakukan beberapa pembenahan lagi terhadap seluruh OPD.

Sebelum penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas Pemda Wilayah I di Bandung ini, Menpan-RB Syafruddin mengatakan, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini, berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Kalau tahun 2017 berhasil dihemat Rp46 Triliun, tahun 2018  penghematan setidaknya mencapai angka Rp64,8 triliun pada 24 Provinsi dan 216 kabupaten / kota.

"Khusus wilayah I yang meliputi 185 provinsi dan  kabupaten / kota se-wilayah Sumatera, kecuali Lampung,  Banten dan Jabar penghematan mencapai Rp35,5 triliun," ujarnya.

"Saya mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh gubernur, bupati dan walikota dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya. Pasalnya,  mengubah mind set seluruh pegawai tidaklah mudah, mengajak untuk berubah sungguh sulit. Namun, sekarang bukan saatnya kita berpangku tangan dan berdiam diri dalam menghadapi perubahan, arus perubahan dalam tata kelola pemerintahan tidak bisa dibendung atau dihentikan, ia akan terus mengaliri nadi pemerintahan," katanya.

Oleh karena itu, mantan Wakapolri ini mengajak seluruh pimpinan pemerintah daerah serta harapan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera berubah dan berbenah.

"Mari kuatkan sinergi dan optimisme untuk menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, sehingga amanah rakyat melalui anggaran negara dapat dimanfaatkan seluasnya untuk kemajuan bangsa," sebutnya.

Dikatakan, banyak kegiatan inefisiensi yang terjadi bertahun-tahun. Jika seluruh pemerintahan, baik pusat maupun daerah dapat terus menerus melakukan efisiensi anggaran, lalu memfokuskannya pada pembangunan, maka Indonesia akan semakin mendekati pintu gerbang kesejahteraan.

Ia pun sependapat adanya reward bagi pemerintah daerah yang berhasil mewujudkan kinerjanya dengan baik, bila mencapai kategori BB akan diberikan Dana Insentif Daerah (DID)."Tahun 2019 ini, sebanyak 45 kabupaten / kota, akan mendapatkan DID," tegasnya.

Dia menambahkan, awal tahun 2019 merupakan saat yang tepat, iklim yang baik bagi semua instansi pemerintah memulai resolusi kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Turut mendampingi Bupati Mursini Asisten 3 Agus Mandar, Kadis PTSP Linskar, Plt PUPR Ade Fahrel, Plt Kadis Perikanan Febri.Komara, Kadis Pendidikan Jupirman, Kadis Pertanian Emerson, Sekretaris Bappeda, Zafnil, Kadis Kesehatan Reza Tjahyadi, Kabag Ortal Yunita Tresia, Kabag Humas dan Protokoler Ridwan Amir.(***)

R24/phi