RIAU24.COM -  Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengkritik proyek pembangunan light rail transit (LRT) yang dinilai lebih mahal dari semestinya. Kritikan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Syafti Hidayat, Sabtu (26/1/2109). Ia mengatakan, pernyataan JK atas proyek pembangunan infrastruktur LRT Jabodebek senilai Rp 500 miliar per kilometer yang kemahalan itu, merupakan bentuk kritik dari dalam.

"Itu adalah cara JK mengkritik dari dalam. Tindakan JK ini harus diapresiasi (KPK)," ujar Syafti seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Sebab, lanjut mantan pengurus Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) ini, korupsi merupakan tindakan tidak terpuji yang bisa menyengsarakan rakyat. "Korupsi itu memiskinkan rakyat. Korupsi itu musuh kita semua," pungkas Syafti.

Seperti diketahui, Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla kritik mahalnya biaya pembangunan kereta api ringan atau Light Rail Transit atau LRT Jabodebek yang mencapai Rp 500 miliar per kilometer.

Selain itu, JK juga mengkritik keputusan pembangunan rel secara melayakng. Padahal, harga tanah yang tidak terlalu mahal di perbatasan Jakarta dan wilayah-wilayah di luar Jakarta bisa membuat pembangunan rel reguler dilakukan dengan lebih murah.

"Kalau di luar kota, lahan masih murah kok. Masa, penduduk tidak ada, kenapa mesti (dibangun) elevated di luar kota?" ujar JK.***

 

R24/bara