RIAU24.COM -  JAKARTA - Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam program keluarga harapan (PHK) terus berupaya dalam pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.

Pada tahun 2019 ini, jumlah anggaran bantuan sosial PKH dinaikkan secara signifikan. Dengan besaran bantuan tersebut diharapkan keluarga penerima manfaat (PKM) dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya untuk lebih produktif dan sejahtera.

Pada Kamis (10/1/2019) kemarin, Kemensos RI kembali menginformasikan Kartu Keluarga Sejahtera. Total anggaran bantuan sosial 2019 ini totalnya adalah Rp32,65 triliun. Dan total jumlah KPM PKH berjumlah 10 juta KPM. Ini data dari akun twitter kemensosri.

Pemerintah dalam meningkatkan anggaran yang terkait langsung dengan pembangunan manusia sebagai komitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Bantuan tetap diberikan hanya pada tahap pertama. Untuk PKH reguler setiap keluarga mendapatkan Rp550.000 /tahun. Dan PKH akses setiap keluarga mendapatkan Rp1 juta /tahun.

Bantuan komponen setiap jiwa, maksimal 4 orang dalam satu keluarga, akan dicairkan 4 tahap dalam setahun. Yakni: ibu hamil Rp2,4 juta /tahun, anak-anak usia dini Rp2,4 juta /tahun, SD sederajat Rp900 ribu /tahun, SMP sederajat Rp1,5 juta /tahun, SMA sederajat Rp2 juta /tahun, penyandang disabilitas berat Rp2,4 juta /tahun, lansia 60 tahun ke atas Rp2 juta /tahun.

Hanya saja, cara untuk mendapatkan program ini, tidak seluruh keluarga yang bisa mendapatkannya. Proses mendapatkan bantuannya itu terkadang tidak diterima keluarga yang membutuhkan.

Bukan tidak tepat sasaran, hanya saja, dikutip dari akun instagram @kemensosri, yang diposting pada 10 Januari 2019, banyak yang mengeluh tentang KKS ini.

Sasaran yang ada pada saat ini, hanyalah masih untuk keluarga-keluarga tertentu. Hal ini dikeluhkan oleh sejumlah netizen yang menghiasi kolom komentar di akun instagram @kemensosri tersebut.(***)

 

R24/phi