RIAU24.COM - Pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dikritik oleh
Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Pria yang disapa JK itu berang karena menilai pembangunan LRT itu tidak efisien.

"Jangan asal bangun saja," kata JK yang dikutip dari viva.co.id, Jumat, 11 Januari 2019.

JK menjelaskan, inefisiensi pertama bisa dilihat dari keputusan pembangunan rel secara melayang. Padahal, harga tanah yang tidak terlalu mahal di perbatasan Jakarta dan wilayah-wilayah di luar Jakarta, bisa membuat pembangunan rel reguler dengan biaya yang lebih murah.

Kemudian, inefisiensi kedua adalah pembangunan rel tepat di samping jalan tol Jakarta-Cikampek. Kata JK, infrastruktur kereta ringan biasanya dibangun di lokasi berbeda dengan infrastruktur perhubungan yang sudah ada.

"Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?" ujar JK.

JK menegaskan, inefisiensi-inefisiensi itu membuat biaya pembangunan melambung tinggi, mencapai Rp500 miliar per kilometer.

Dia juga menilai, Adhi Karya diperkirakan akan sulit mengembalikan modal investasi. Dia juga mempertanyakan kecakapan konsultan yang merancang proyek.

"Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu?" ujarnya.

Pernyataan Prabowo Kembali Viral

Masih berkaitan dengan LRT, sebelumnya pernyataan Capres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto tentang adanya dugaan markup dalam membangun LRT kembali viral di medsos.

Berikut ini pernyataan Prabowo yang sempat viral dan di bully oleh lawan politiknya.

"Saya tanya harganya berapa proyeknya Rp12,5 triliun. Luar biasa. Rp12,5 triliun untuk sepanjang 24 kilometer. Saya diberi tahu oleh Gubernur DKI Yang sekarang, saudara Anies Baswedan. Dia menyampaikan kepada saya: Pak Prabowo, indeks termahal LRT di dunia 1 km adalah 8 juta dolar," kata Prabowo dilansir dari tirto.id, 22 Juni 2108.

Prabowo menghitung, dugaan mark up proyek itu sebesar 32 juta dolar per kilometer atau sekitar Rp446 miliar. "Kalau ini, Rp12 triliun untuk 24 km, berarti 1 km 40 juta dolar. Bayangkan. Di dunia 1 km 8 juta dolar, di Indonesia, 1 km 40 juta dolar. Jadi saya bertanya kepada saudara-saudara, mark up, penggelembungannya berapa? 500 persen," jelasnya.

Ketum Gerindra tersebut menambahkan, mark up adalah bentuk korupsi pejabat negara dan uang itu seharusnya bisa dipakai untuk kepentingan lain.

Ditanggapi Fahri Hamzah

Tentang pernyataan JK dan Prabowo tersebut ditanggapi oleh berbagai pihak di Twitter, termasuk Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

Sambil mengomentari postingan yang beredar soal pernyataan Prabowo, Fahri mengatakan hal itu merupakan seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja.

"Semua ini bom waktu....pada waktunya akan meledak dan menjadi skandal...," kicau Fahri Hamzah, Sabtu, 12 Januari 2019.