RIAU24.COM -  Bank Dunia menilai perbankan nasional belum mampu memberi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pasalnya, jumlah pinjaman yang bisa digelontorkan, masih jauh di bawah nilai kebutuhan investasi.

Hingga saatini, perbankan nasional hanya mampu memberi pendanaan sebesar US$10 miliar-US$20 miliar atau setara Rp145 triliun-Rp290 triliun (kurs Rp14.500 per Dolar AS, red). Sementara itu, untk pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi butuh investasi minimal US$49 miliar atau setara Rp710,5 triliun.

Hal itu terangkum dalam laporan Bank Dunia bertajuk Infrastructure Sector Assesment Program, yang diunggah pada Juni 2018 lalu.

"Praktik pinjaman domestik tidak kondusif untuk pembiayaan infrastruktur, karena kebanyakan tenornya jangka pendek (tiga sampai lima tahun)," tulis tim Bank Dunia dalam laporan tersebut, seperti dilansir cnnindonesia.com.

"Bank lokal belum memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan, pengalaman, atau kemampuan untuk meminjamkan secara terbatas," sambung laporan itu.

Namun, tiga dari empat bank BUMN justru mengucurkan pinjaman ke perusahaan pelat merah lain. Realita ini akan membuat BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur sulit mengajukan pinjaman karena jumlah utangnya hampir mencapai batas maksimal keuangan perusahaan.

Ke depan, Bank Dunia menilai, pemerintah perlu melakukan langkah reformasi di sektor keuangan demi menarik investor asing untuk memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur.

"Reformasi harus dimulai dengan meningkatkan kumpulan tabungan jangka panjang melalui kelembagaan investor," kata Bank Dunia. ***

R24/wan