Qadri Abubaker, kepala Komisi Tahanan, menyerukan kepada publik, media, pejabat, dan pendukung hak-hak Palestina untuk secara tegas menentang pembatasan baru untuk mengekspos kebijakan arogan tersebut.

Kelompok Masyarakat Tahanan Palestina (PPS), sebuah kelompok advokasi non-pemerintah, menuduh Erdan menggunakan tindakan keras terhadap para tahanan Palestina untuk menopang citranya sendiri menjelang pemilu Israel pada 9 April mendatang.

"Apa yang telah diumumkan Erdan mengenai rekomendasinya untuk mengambil apa yang diperjuangkan para tahanan adalah tidak lebih dari kebangkrutan politik di mana para tahanan itu digunakan sebagai pelelangan pemilu antara para kandidat partai-partai Israel," Qaddoura Faris, kepala PPS, mengatakan kepada Wafa.