RIAU24.COM -  Salah satu pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Kuansing yang juga anggota DPRD Riau Suhardiman Amby mendukung langkah LAM Riau mengelar rapat majlis kerapatan adat (MKA) terkait pengembalian gelar adat Syarwan Hamid beberapa waktu lalu. 

Ia menilai MKA ini perlu disegerakan lantaran melihat LAM saat ini sudah terpecah belah pasca penambalan adat presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang dinilai bernuansa politik.  

"Perlu dilakukan MKA, untuk berhimpun membahas dan menyelesaikan apa yang terjadi saat sekarang ini. Diundang tokoh LAM baik yang struktur maupun diluar yang struktur. Kalau dapat Tabayyun terkait masalah pengembalian gelar adat itu, "kata Suhardiman dikantor DPRD. Rabu 2 Januari 2018.

Hal ini dilakukan lanjutnya agar bisa menyatukan LAM kembali dan mengembalikan fungsi LAM tempat bertanya pasca terjadinya polemik ini. 

"Saya melihat penyerahan gelar ini bentuk kekecewaan tokoh Riau pada LAM. Sebab penambalan gelar yang diberikan pada Jokowi itu di tahun politik sangat kental akan kepentingan," jelasnya 

Terkait aturan pengembalian dan penyerahan gelar adat yang sudah dikembalikan oleh Syariah Hamid ke LAM, Dia mengatakan tidak ada peraturan tetap (protap) yang mengatur hal itu. Cuman yang menjadi masalah moment penyerahan gelar itu tidak tepat. Hendaknya penyerahan itu diberikan sebelum ditetapkan menjadi calon presiden,  atau sesudah pencoblosan sehingga tidak ada gejolak.