RIAU24.COM -   Pemerintah RI melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Inalum telah mengakuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Di mata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, kebijakan itu disayangkan.

"Kontraknya kan habis 2021, pembicaraan kontraknya baru dimulai 2019. Untuk apa kita beli saham punya sendiri. Barang milik kita kok diambil alih. Ini kan lucu," ujar Fadli, saat kunjungannya ke pabrik Teh Tjemplung Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu 22 Desember 2018.

Tak hanya itu, Fadli menyebut divestasi PTFI merupakan kebijakan sontoloyo.

"Menurut saya ini langkah yang sangat merugikan kepentingan nasional. Menurut saya ini kebijakan sontoloyo," tambahnya lagi, seperti dilansir detik.com.

Dikatakan, pemerintah telah salah kaprah dalam membuat keputusan. Sebab menurutnya, Indonesia tak perlu membeli saham yang sebenarnya sudah dimiliki.

"Tidak perlu diambil alih. Kalau kontrak habis dengan sendirinya akan jatuh ke tangan kita," ujarnya.

Fadli juga mengkritisi sumber dana yang digunakan untuk menebus saham PTFI. Sebab, dengan membeli saham perusahaan itu, Indonesia kembali berutang hingga puluhan triliun rupiah untuk hal itu.

"Barang itu akan kembali ke kita gratis. Untuk apa kita berutang untuk itu. Kalau tidak salah sampai Rp 55 triliun," tutupnya. ***

R24/wan