RIAU24.COM -  Kalangan wakil rakyat DPRD Riau mengecam keras penindasan sistematis terhadap Muslim Uighur di Xinjiang Cina. DPRD Riau menilai penindasan itu bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan bangsa-bangsa (HAM PBB). 

"Saya sangat mengecam keras penindasan kepada saudara kita , muslim Uighur oleh pemerintah Cina karena bertentangan dengan HAM PBB,"kata wakil ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman, Jum'at, 21 Desember 2018.

Menurutnya, seharusnya Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus mengutuk China atas perlakuannya dan menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia membela umat muslim.

"Kami juga  meminta Pemerintah China untuk menjamin keselamatan dan melindungi hak Muslim Uighur untuk bebas dalam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, " jelasnya. 

Hal senada juga dikatakan anggota DPRD Riau dari PKS  Mansyur HS yang menegaskan bahwa sebagai negara muslim terbesar,  pemerintah Indonesia semestinya memberikan perhatian serius terhadap pelanggaran HAM tersebut. 

"Kita minta pemerintah Indonesia juga  mengecam tindakan itu dan memberikan pembelaan kepada saudara muslim Uighur,"ujarnya.

Kedua wakil rakyat DPRD itu juga menghimbau seluruh umat  Islam khususnya di Riau bersatu padu mendoakan saudara sesama muslim agar bebas dari penzaliman dan penindasan Pemerintah China. Serta juga mengajak masyarakat Riau, dan khsusunya anggota dewan yang berkecukupan untuk menyisihkan  sebagian dana  kemanusiaan sebagai wujud kepdulian dan perhatian kita kepada umat muslim Uighur di China.