RIAU24.COM -  Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) mendesak seluruh ketua LAM se kabupaten dan kota di Riau agar segera mengelar musyawarah daerah luarbiasa (Musdalub) untuk mengganti pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau yang sekarang.  

Desekan ini disuarakan PPMR merespon polemik Pengembalian Gelar Adat Kehormatan (GAK),  Datuk ‘Seri Lela Setia Negara’ oleh, Datuk Letjend TNI (Pur) Syarwan Hamid sebagai bentuk protes kepada Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) yang memberikan GAK kepada Bapak Joko Widodo (presiden RI)

Menurut Ketua PPMR H. Agus Ramadhan dalam jumpa pers bersama awak media di salah satu hotel di Pekanbaru,  Jumat 21 Desember 2018 mengatakan desakan ini dilakukan lantaran apa yang dilakukan oleh LAM pada Syarwan Hamid tidak sesuai dengan alur patut sehingga merendahkan harkat dan martabat masyarkat Melayu Riau. 

"Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) menilai apa yang dilakukan LAM Riau sebagai langkah yang tidak tepat. GAK tersebut ditabalkan oleh LAM Riau kepada Datuk Syarwan Hamid tahun 2000 setelah LAM Riau mempelajari dan meneliti serta membahasnya dalam suatu musyawarah LAM yang melibatkan seluruh LAM Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau atas  jasa-jasanya  dalam bidang pekerjaannya yang bermanfaat bagi masyarakat serta mampu mengangkat marwah, harkat  dan martabat masyarakat Melayu Riau, "katanya.

Tapi nyatanya apa yang dilakukan LAM membuat Syarwan Hamid mengembalikan gelarnya sebagai bentuk kekecewaan dan protes atas kebijakan pemberian gelar pada Jokowi. Oleh karena itu, PPMR mendesak LAM Kabupaten/Kota se Riau untuk mengadakan Musdalub meminta pertanggungan jawaban atas tindakan Pengurus LAM Riau tersebut sekaligus mengganti Kepengurusan yang baru yang diisi oleh personil yang memahami etika adat istiadat Melayu Riau yang bermarwah serta personil yang bersih KKN dan bersih Lingkungan. 

"Kami juga melihat dalam membuat keputusannya LAM Riau tidak pula melalui prosedur alur dan patutnya yaitu melibatkan LAM Kabupate/Kota se Riau. Dari segi waktu, pelaksanaan penabalan GAK tersebut, LAM Riau tidak mempertimbangkan waktu yang tepat. Dalam tahun politik ini, setiap kegiatan akan selalu multi tafsir  bagi masyarakat. Sehingga masyarakat menganggap LAMR sudah terlibat dalam politik praktis yang akhirnya memecah belah antar kelompok masyarakat, " paparnya. 

Tidak hanya itu saja, Agus juga melihat LAM Riau dalam memberikan GAK kepada Joko Widodo (Presiden RI) tanggal 15 Desember yang lalu juga terkesan tergesa-gesa, tanpa melakukan kajian yang mendalam atas jasa jasa Joko Widodo bagi masyarakat Riau, bahkan mengemukakan jasa-jasa yang terkesan dibuat-buat yang tidak ada hubungannya. Padahal Pemberian GAK kepada seseorang tokoh, memiliki konsekuensi secara etika dan moral baik kepada LAM maupun kepada tokoh yang diberi gelar serta senantiasa memberikan perhatiannya kepada masyarakat Riau.

"Dampak negatif lainnya terhadap GAK ini kepada Bapak Joko Widodo, juga menjadi tidak bernilai dan justru melecehkan Bapak Joko Widodo sendiri serta sekaligus merendahkan martabat dan harkat masyarakat Melayu Riau atas perlakuan beberapa oknum Pengurus LAM  Riau tersebut. Jadi jelaslah bahwa Pengurus LAM Riau telah melanggar kaidah adat kehormatan Melayu Riau, " tuturnya. 

Sebagai penutup, Agus juga membeberkan bagaimana, Datuk Syarwan Hamid membuktikan dirinya sebagai tokoh yang diperhitungkan di tingkat Nasional, berprestasi di bidang tugasnya sebagai Letjend TNI sebagai Kasospol ABRI dan menjadi Menteri Dalam Negeri RI dan berhasil memekarkan 12 Kabupaten/ Kota se Riau yang sekarang sudah dinikmati masyarakat Riau. 

"Datuk Syarwan Hamid juga tidak pernah berhenti memberikan pengabdiannya kepada NKRI, Provinsi Riau khususnya bidang Pendidikan (mendirikan SMA PLUS), dan Agamanya, "tutupnya.