Menu

Jokowi Wanti-wanti Ancaman Gelombang Kedua Covid-19, Fraksi PKS: Yang Pertama Saja Belum Tuntas, Ini Bisikan Dari Tim Ahli Mana?

Siswandi 3 Aug 2020, 23:55
Ilustrasi
Ilustrasi

RIAU24.COM -  Belum lama ini, Presiden Jokowi sempat mengingatkan tentang bahaya gelombang kedua pandemi Corona Covid-19 di Tanah Air. Namun hal itu disangsikan Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Sukamta. Ia bahkan balik mempertanyakan siapa yang menyampaikan informasi itu kepada Jokowi. Sebab, pihaknya menilai hingga saat ini Indonesia belum terlepas dari pandemi gelombang pertama Covid-19.

Menurutnya, hal ini terlihat pada pertambahan kasus baru per harinya yang terus mengalami peningkatan. Bahkan kasus bertambah signifikan sejak beberapa hari belakangan ini.

"Saya heran Pak Presiden mengatakan soal ancaman gelombang kedua, ini bisikan dari tim ahli yang mana? Mengingat banyak ahli epidemiologi mengatakan di Indonesia hingga saat ini belum selesai alami fase gelombang pertama. Bahkan Presiden mengatakan tidak tahu kenapa masyarakat semakin khawatir dengan Covid-19," lontarnya, Senin 3 Agustus 2020.

Pihaknya khawatir pernyataan Jokowi perihal gelombang kedua bakal berakhir seperti wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan new normal. Pasalnya, dalam dua wacana itu, kata Sukamta, pemerintah malah membuat bingung masyarakat terhadap kewaspadaan atas penularan Covid-19.

Tak hanya itu, wacana ancaman gelombang kedua juga mengesankan bahwa pandemik gelombang pertama sudah bisa diatasi.

"Saya kira lebih baik presiden dan jajarannya melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk belum lama ini fokus segera atasi pandemik dan kemudian kami berharap tidak terjadi gelombang kedua di Indonesia,” bebernya lagi, dilansir rmol.

Anggota Komisi I ini mengingatkan kepada pemerintah bahwa penanganan Covid-19 yang tidak kunjung tuntas, akan menambah dampak sosial ekonomi yang lebih berat.

"Jadi poin paling pentingnya adalah bagaimana pandemik ini bisa segera ditangani, karena soal ancaman krisis ekonomi itu adalah dampak. Jika persoalan utama dalam penanganan pandemik tidak kunjung membaik, dana Rp 695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional saya khawatirkan tidak akan berguna dan jadi sia-sia," ingatnya. ***