RIAU24.COM - Barisan Ulama gerakan 212 menyatakan sikap akan melakukan pembangkangan sipil bila Habib Bahar bin Smith tidak dibebaskan. Pasalnya, apa yang dialami Habib Bahar sangatlah berlebihan.

Ulama tersebut berasal dari organisasi musyarakat seperti Front Pembela Islam (FPI), GNPF, PA 212 hingga MUI DKI.

zxc1

Menurut Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, pencabutan asimilasi tersebut adalah merupakan bentuk arogansi kekuasaan terjadi terhadap umat Islam dan tokoh yang kritis terhadap negara.

Slamet juga menyebutkan, bahwa pencabutan status asimilasi tersebut bukan semata pelanggaran PSBB. "Tapi dikarenakan Habib Bahar bin Smith menyatakan akan tetap melakukan perlawanan terhadap rezim zalim," katanya dalam keterangan persnya, Senin (25/5/2020).

zxc2

Karena  pelanggaran PSBB sebenarnya juga dilakukan oleh para pejabar negara dengan melempar bantuan sosial di pinggir jalan, mengadakan konser, membuka jalur transportasi, membiarkan mal beroperasi dan membuka pintu bagi tenaga kerja asing, khususnya China.

"Justru semua pembiaran ini yang jelas-jelas 100 persen melanggar PSBB," katanya.

Slamet juga menyebutkan, hal yang paling parah yang dialami Habib Bahar adalah penangkapannya pada dini hari serta pemindahan ke Lapas Batu Nusakambangan tanpa diberitahukan kepada pihak keluarga dan kuasa hukumnya, serta akses keluarga dan kuasa hukum yang dibatasi untuk menjenguk.

"Kami mendesak agar pihak-pihak dan pejabat yang sedang menjalankan agenda anti Islam segera mengembalikan status Habib Bahar bin Smith dalam kondisi semula yaitu status asimilasi," ucap Slamet.

Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka mengajak seluruh umat Islam untuk melakukan pembangkangan sipil terhadap seluruh kebijakan pemerintah.

Seruan ini dilayangkan oleh berbagai pimpinan ormas Islam seperti PA 212 Slamet Ma’arif, An Nashr Institute Munarman, DPP FPI Shabri Lubis, GNPF-Ulama Yusuf M Martak, HRS Center Abdul Chai Ramadan, dan sejumlah pimpinan lainnya.