RIAU24.COM -  KUANSING- Dalam menghadapi Wabah Corona Virus (Covid-19) yang terjadi sekarang ini, untuk membantu warga yang terdampak Covid-19, Pemerintah telah mempersiapkan anggaran dan menyalurkan bantuan melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Mengatasi Dampak Covid-19.

Program bantuan melalui JPS Mengatasi Dampak Covid-19, menggunakan sumber dana melalui : 

1. APBN (PKH, Sembako, Bansos Tunai / BST),

2. APBD Provinsi (Top Up, Top Up, Bansos Provinsi),

3. Bansos Kabupaten (Bansos Kabupaten),

4. APBDes (BLT DD).

Melalui Sumber dana APBN diberikan kepada anggota PKH, dengan penerima bantuan sebanyak 10.301 Kepala Keluarga, dengan besaran sebesar RP. 200.000 per KK selama sembilan bulan. Sasarannya DTKS 40 persen terendah (Masih ditambah bantuan komponen PKH sebesar Rp. 75.000 s/d 800.000 per bulan). Untuk jenis bantuan Sembako diberikan kepada 4.921 Kepala Keluarga dengan besaran Rp. 200.000 per KK selama sembilan bulan. "Sasarannya juga DTKS 40 persen terendah," Ungkap Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  (DSPMD) Kabupaten Kuantan Singingi, Drs. Nafisman, M.Si ketika dihubungi Riau24.Com di ruang kerjanya, Jumat (8/6).

Selanjutnya Jenis Bantuan Bansos Tunai (BST) diberikan kepada 6.082 Kepala Keluarga, dengan besaran sekitar Rp. 600.000 per KK selama tiga bulan. "Sasarannya PHK, UMKM/ IKM, TKI yang dipulangkan sebagai pekerja sektor formal maupun non formal," ujarnya.

Kemudian melalui Sumber Dana APBD Provinsi dengan jenis bantuan Top Up diberikan kepada 886 Kepala Keluarga, dengan besaran bantuan sekitar Rp. 300.000 per tiga bulan (Sasarannya PKH murni). Dan juga melalui Top Up diberikan kepada 5.700 Kepala Keluarga, dengan besaran bantuan sekitar Rp. 300.000 per tiga bulan (Sasarannya BPNT murni/ Sembako).

Sedangkan melalui Bantuan Sosial Provinsi diberikan kepada 1.856 Kepala Keluarga, dengan besaran sekitar Rp. 300.000 per tiga bulan. "Sasarannya adalah Non DTKS, Keluarga karantina, Positif Covid-19, UMKM/IKM yang omzet nya turun lebih dari 50 persen, Warga pendatang dan bekerja di Riau, Warga terdampak yang belum mendapat bantuan APBN (Rentan miskin atau miskin baru)," jelasnya.

Untuk penerima Bansos Kabupaten yang mencapai sekitar 25.366 Kepala Keluarga, dibantu sebesar Rp. 300.000 per Kepala Keluarga selama 3 bulan. "Sasarannya Non DTKS yaitu Miskin baru, Non APBN/ Non APBD Provinsi, Non BLT FD," tambahnya.

Sedangkan melalui APBDes, Katanya, diberikan melalui BLT DD, dimana setiap Desa Rata rata menyediakan 100 Kepala Keluarga, dengan besaran bantuan sekitar Rp. 600.000 per bulan selama tiga bulan. " Bantuan ini diberikan bagi Non DTKS, dengan kriteria Kehilangan mata pencaharian atau belum terdata sama sekali, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis," ujarnya.

Untuk itu Dinas Sosial mengusulkan jumlah Anggaran dalam APBD Kabupaten sebesar Rp. 22 Milyar. "Untuk Penanganan Covid-19 ini, Pemkab Kuansing telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 22 Milyar," ujarnya.

Menurutnya, agar para penerima bantuan tidak terjadi tumpang tindih, maka Bansos dari APBN harus menyasar semua Kepala Keluarga yang ada dalam DTKS (Sebanyak 20.204 Kepala Keluarga). Untuk itu, Desa agar mendata seluruh warganya yang terdampak Covid-19, dan tidak termasuk ke dalam DTKS. Desa juga harus memilah Kepala Keluarga yang menjadi penerima BLT DD. "Yang bukan penerima BLT DD diusulkan oleh desa sebagai penerima Bansos Kabupaten," tuturnya.

Ketika ditanyakan, Bantuan apa saja yang telah diterima masyarakat sekarang ini. Menurutnya untuk bantuan dari APBN sudah disalurkan langsung ke Rekening Penerima Bantuan setiap bulannya. "Dananya langsung ditransfer oleh Kementrian Sosial, sedangkan Disos Kuansing hanya pemberitahuan saja," tambahnya.

Sedangkan dana yang berasal dari Kabupaten Kuansing, saat ini masih dalam pendataan bagi calon penerima bantuan. "Begitu juga dengan bantuan dari desa, yang juga sedang dalam pendataan," tukasnya. (Adv)