Bahas Masalah Blok Rokan, DPRD Riau Hearing Dengan Forum Pemuka Masyarakat Riau
RIAU24.COM - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) mendatangi kantor DPRD Riau. Senin 17 Februari 2020. Adapun tujuan kedatangan FKPMR itu tidak lain memberikan masukan terkait pengelolaan blok rokan yang saat ini dalam massa transisi.
"FKPMR datang ke DPRD Riau untuk memberikan masukan kepada kita terkait pengelolaan blok Rokan. Dalam hearing itu mereka meminta kepada kita dimasa transisi ini bagaimana pemerintah Riau diberi porsi besar dalam pengelolaan dan pengoperasionalan blok rokan. Salah satu contoh yang kita manfaatkan sesuai UU yaitu Participating interest (PI) sebanyak 10 persen, "kata wakil ketua DPRD Riau Hardianto usai hearing. Senin 17 Februari 2020.
Seperti diketahui blok Rokan saat ini kuasai PT CPI dan akan habis kontraknya pada Agustus 2021. Untuk gantinya PT. Pertamina akan mengambil alih pengelolaan tambang minyak ini. Dan massa transisi tersebut FKPMR meminta DPRD melakukan lobi politik kepada pemerintah pusat agar pemerintah Riau dapat porsi lebih besar dalam mengelola blok Rokan tersebut.
"Kita juga meminta dan menuntut Riau Petroleum yang merupakan BUMD yang ditunjuk Pemrov Riau kesiapanya dalam mengelola PI ini. Supaya PI 10 persen ini betul-betul di dapat oleh Riau sesuai dengan porsinya, "pintanya.
"Tapi kalau memang management tidak mampu segera angkat bendera putih supaya DPRD Riau bisa berkomunikasi dengan gubernur untuk menunjuk BUMD lain atau membuat BUMD baru yang capable dibidang ini, " tambahnya.
Selain PI dalam pertemuan ini, mereka lanjut Hardianto juga memberikan masukan kepada DPRD Riau yaitu bagiamana blok rokan bisa membantu dalam pengetasan pengangguran yang ada kedepanya. Seperti di Mandau yang masuk kawasan blok Rokan masih banyak pengangguran.
"Kedepanya bagaimana anak-anak Riau ini bisa punya peluang yang besar di sektor migas dengan adanya lowongan tenaga kerja,"terangnya.
Selain poin diatas hal lain yang disampaikan FKPMR, kata Hardianto lagi ialah meminta dalam pengadaan barang dan jasa hendaknya diberikan kepada pengusaha daerah. Dan CSR sebesar-besarnya untuk pengembangan dan pembangunan masyarakat semua sektor.
"Jika diberikan pengusaha lokal, uang dari Riau akan kembali ke Riau juga. Secara otomatis membangun Riau sendiri, Maka dari itu kita minta PT Pertamina nanti memberikan ruang kepada pengusaha lokal ikut membantu, mengelola dan mendapatkan kegiatan pengadaan barang dan jasa di blok rokan ini, "tutupnya.
