Setneg tak Terima Disebut Anies Baswedan Bertanggung Jawab Tangani Banjir di Kemayoran
RIAU24.COM - Polemik persoalan banjir di area Kemayoran terus berlanjut. Tak terima dengan pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi sebagai yang bertanggung jawab atas penanganan banjir yang menimpa daerah tersebut, pihak Kementerian Sekreriat Negara pun angkat bicara.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengimbau kepada jajaran pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk tidak lagi berpolemik dalam upaya mengatasi banjir yang menggenangi Ibu Kota.
zxc
"Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir, agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir," kata Heru, seperti dikutip melalui keterangan resmi, Senin (27/1/2020) seperti dilansir CNBC Indonesia.
Heru menilai, upaya mengatasi banjir Ibu Kota perlu sinergitas ketimbang harus berpolemik di depan media. Istana Kepresidenan pun meminta pemerintah DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah tersebut.
"Saya rasa mari kita sama-sama berdikskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media," katanya.
Istana Kepresidenan bahkan meminta agar semua pihak untuk berhenti berbicara kepada media terkait masalah banjir underpass Kemayoran. Menurutnya, hal itu cukup dibahas di internal pemerintahan. "Kita bersama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada kewenangan pemerintah pusat, atau yagn menjadi kewenangan Pemda DKI," jelas Heru.
Heru pun mengkritik pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang menyebutkan bahwa wilayah Kemayoran merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, yang dalam hal ini Sekretariat Negara.
Padahal menurut Heru, seluruh wilayah Ibu Kota menjadi tanggung jawab penuh pemerintah provinsi DKI Jakarta. "Jangan hanya karena ada areal yang kewenangannya di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI hanya membantu," tegasnya.
"Dalam struktur organisasi tingkat provinsi yang otonom, salah satu tugas yang diemban pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah penanggulangan banjir," tegas Heru.***
