TikTok Blokir Konten yang Nyinyir ke Pemerintah China

Beberapa contoh konten yang disebut dalam dokumen itu adalah soal genosida di Kamboja, konflik Islam, kemerdekaan Irlandia Utara dan konflik etnis kulit hitam dan kulit putih.

Dikutip KompasTekno dari Mashable, Jumat 27 September 2019 konten-konten yang mengandung unsur tersebut akan dianggap melanggar aturan dan dihapus keberadaannya dari platform tersebut.

ByteDance yang merupakan induk perusahaan dari TikTok juga sudah mengonfirmasi keaslian dokumen tersebut. Namun mereka berdalih bahwa dokumen itu sudah tidak relevan dan kebijakan moderasi konten TikTok sudah diubah pada bulan Mei lalu.

"Pada mulanya TikTok mengambil pendekatan untuk meminimalisasi konflik pada platform, dan pedoman moderasi kami memungkinkan adanya hukuman untuk konten yang memicu konflik, seperti isu agama atau etnis yang mencakup sejumlah wilayah di dunia," kata pihak TikTok.

"Ketika TikTok mulai merambah pasar global, kami sadar bahwa ini bukan pendekatan yang benar. Kami mulai bekerja untuk memberdayakan tim lokal yang punya pemahaman berbeda tentang setiap pasar," pungkas mereka.