RIAU24.COM - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mempersilakan sejumlah pihak untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019. Kata Rahmat, pembentukkan TPF sangat terbuka dan tidak dilarang.

Namun, pembentukan itu mendapat justru ditolak oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman. Dia beralasa jika proses pemilu masih berlangsung sebagaimana mestinya.

Hal itupun mendapat kritikan dari Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu. Dia mengatakan jika bahwa ada 25ribu kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019.
zxc1

Dengan adanya hal tersebut, dia mempertanyakan sikap pihak KPU yang menolak pembentukan TPF tersebut. Hal itu dikatakan dia di akun Twitternya, Jumat, 26 April 2019.

"Katanya @KPU_ID sdh bekerja sangat baik, katanya punya bukti kecurangan 25.000 tapi kok menolak buat Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu.
Kalian waras ?," kata Said Didu.

Senada dengan Said Didu, warganet mempertanyakan hal yang disampaikan oleh dia. Ini tanggapan para warganet.

zxc2

"Kalau kita menyayangi negeri ini kenapa takut. Ini untuk masa depan anak dan cucu kita. Saya dukung bentuk Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu.
Maju terus Pak," kata @toto_harianto.

"Tolong sampaikan ke KPU pak gausah merasa superior, jgn menghina intelektualitas rakyat. Keterlaluan bgt sih rezim ini. Disgusting!," komentar @jeanatha1.

"Ketua KPU sllu menyangkal keterlibatan kecurangannya dgn jawaban TIDAK ADA NIAT CURANG. Kini dia keberatan TPF Kecurangan terbentuk, pdhl sama, TPF juga "TIDAK ADA NIAT" merusak wibawa KPU, justru ingin membantu agar Pemilu brjalan secara JURDIL," komentar @AiraAfniAmalia.