riau24

Mitigasi Bencana Ekologis: DR.Elviriadi; Muhammadiyah Minta Pemerintah Perkuat Good Governance

Jumat, 04 Januari 2019 | 10:15 WIB
Dr Elviriadi Dr Elviriadi

RIAU24.COM -  PEKANBARU - Maraknya bencana ekologis sampai awal 2019 ini mendapat sorotan dari Organisasi Islam Muhammadiyah Riau. Pekan lalu, Majelis Lingkungan Hidup (MLH)  Muhammadiyah berunding mencari solusi dan kontribusi strategis terhadap bencana alam akibat kecerobohan pembangunan.

"Ya, sebagai organisasi islam yang memghimpun para cendikiawan, Muhammadiyah akan kawal proses pembangunan yang tak ramah lingkungan," kata Ketua Majelis Lingkungan Hidup (MLH)   Muhammadiyah DR. Elviriadi kepada awak media.

Elviriadi menambahkan, dalam rapat kemarin di Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM),  pengurus akan segera menemui Gubernur Riau untuk memberi masukan agar memperkuat Good Governance.  "Karena selama ini, parameter lingkungan hidup sering menguap ketika proyek pembangunan diajukan," ungkapnya.

Selain itu, dosen UIN Suska Riau itu memaparkan, jarang sekali organisasi organisasi Islam mau turun gunung meng-advokasi soal soal lingkungan ini, padahal problem besar umat Islam disitulah jantungnya. seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang merugikan negara sampai 22 triliun dan mengganggu kesehatan,  perampasan tanah rakyat karena izin ceroboh,  RTRW tanpa kajian publik, banjir bandang, dan kerusakan DAS.

"Karena selama ini intens diurus oleh NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat) makanya daya gugat dan pengaruhnya belum signifikan. Ibarat elang patah sayap. Tapi kalau Muhammadiyah, atau Ormas Islam mau gerak, narasi perjuangan ekologis lebih menusuk, " kata putra Meranti itu.

Ia menambahkan, Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Muhammadiyah sudah punya database komprehensif soal degradasi hutan, kerusakan gambut, jaringan aktor yang bermain, titik koordinat berbasis GPS, data spasial dan sejumlah riset. 

"Kesimpulan kita  kerusakan ekologis terjadi sejauh ini karena lemahnya pengawasan elemen bangsa. Pemerintah kita ini bila tidak di support, kekuatan bathil penjarah ekosistem akan terus merapat dan merongrong dari dalam. Struktur dan kultur birokrasi bisa keropos. Jauh dari Good Governance dan Clean Government. Indonesia bisa blunder, kekayaan alam habis, bencana semarak dan masyarakat adat pedesaan jatuh martabat dalam kungkungan kemiskinan yang terwariskan ke anak cucu," pungkasnya.***

 

R24/bara

PenulisR24/bara


Loading...

loading...